Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah daerah dan Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk segera memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Sebab, penyaluran bansos masih tidak tepat sasaran.
“Orang miskin enggak dapat, orang kaya malah dapat. Itu saja penyakit bansos,” kata Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa, 05/09/2023, dikutip dari pemberitaan sejumlah media nasional.
Ia menjelaskan bahwa ada sekitar 23.800 aparatur sipil negara (ASN) yang ternyata menerima bansos. Temuan itu berdasarkan pemadanan data Tim Stranas PK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah dilakukan analisis data oleh Tim Stranas PK, ada tiga provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak. Pertama, Jawa Barat sebanyak 3.539 orang. Kedua, Jawa Tengah 3.178 orang, dan ketiga Jawa Timur berjumlah 2.396 orang.
Lebih lanjut, Tim Stranas PK juga mendapati bahwa penerima bansos justru orang yang berpenghasilan diatas batas upah minimum provinsi (UMP). Temuan tersebut paling banyak di Jawa Barat sekitar 140.000 orang; Jawa Tengah sekitar 85.000; dan Jawa Timur sekitar 30.000 ribu orang.
Pahala pun meminta Kemensos dan pemerintah daerah bersinergi dalam membenahi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memuat para penerima bansos. Sehingga bantuan itu bisa disalurkan kepada pihak yang memang membutuhkan.
