No Result
View All Result
No Result
View All Result
minuman-yang-dihindari-saat-pilek
Gaya Hidup

Lima Cara Sederhana Mengurangi Risiko Tertular Influenza A

by Teguh Imam Suyudi8 Oktober 2026 | 19:00
kemenhaj-kunci-data-kesehatan-jemaah
Humaniora

Haji 2027: Jamaah Hanya Bayar Rp23 Juta

by Teguh Imam Suyudi8 Oktober 2026 | 18:00
Sekalipun demikian, ia menegaskan demi menjaga harkat dan martabat DPR harus melakukan tindak lanjut secara tegas. Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bisa saja berbuat salah namun tidak berbohong. Oleh karena itu ia lebih menyarankan untuk Gibran mengundurkan diri saja
Politik

Terkait Putusan MK, Gibran Dinilai Lebih Baik Mengundurkan Diri

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 16:59
KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir
Internasional

KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir

by Miroji8 Oktober 2026 | 15:28
Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan
Hukum

Pelaksanaan MBG Telah Melanggar HAM

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 15:28
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.
Hukum

Perpres Ojol Telah Terbit

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 14:08
DPR Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tak Ingin Pelaku Usaha Sulit Bayar Royalti
Nasional

Pemerintah Bagi Kewenangan Atur Tarif Ojol Lewat Perpres

by Miroji8 Oktober 2026 | 13:19
minuman-yang-dihindari-saat-pilek
kemenhaj-kunci-data-kesehatan-jemaah
Sekalipun demikian, ia menegaskan demi menjaga harkat dan martabat DPR harus melakukan tindak lanjut secara tegas. Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bisa saja berbuat salah namun tidak berbohong. Oleh karena itu ia lebih menyarankan untuk Gibran mengundurkan diri saja
KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir
Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.
DPR Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tak Ingin Pelaku Usaha Sulit Bayar Royalti

TERKINI

Load More

NEWS

POLITIK

HUKUM

BISNIS

TEKNO

TOKOH

PARIWARA

Load More
Load More

OPINI

Load More

POPULER

Load More

GAYA HIDUP

Load More

HUMANIORA

Load More
minuman-yang-dihindari-saat-pilek
Gaya Hidup

Lima Cara Sederhana Mengurangi Risiko Tertular Influenza A

by Teguh Imam Suyudi8 Oktober 2026 | 19:00
kemenhaj-kunci-data-kesehatan-jemaah
Humaniora

Haji 2027: Jamaah Hanya Bayar Rp23 Juta

by Teguh Imam Suyudi8 Oktober 2026 | 18:00
Sekalipun demikian, ia menegaskan demi menjaga harkat dan martabat DPR harus melakukan tindak lanjut secara tegas. Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bisa saja berbuat salah namun tidak berbohong. Oleh karena itu ia lebih menyarankan untuk Gibran mengundurkan diri saja
Politik

Terkait Putusan MK, Gibran Dinilai Lebih Baik Mengundurkan Diri

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 16:59
KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir
Internasional

KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir

by Miroji8 Oktober 2026 | 15:28
Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan
Hukum

Pelaksanaan MBG Telah Melanggar HAM

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 15:28
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.
Hukum

Perpres Ojol Telah Terbit

by Irawan Djoko Nugroho8 Oktober 2026 | 14:08
DPR Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tak Ingin Pelaku Usaha Sulit Bayar Royalti
Nasional

Pemerintah Bagi Kewenangan Atur Tarif Ojol Lewat Perpres

by Miroji8 Oktober 2026 | 13:19
minuman-yang-dihindari-saat-pilek
kemenhaj-kunci-data-kesehatan-jemaah
Sekalipun demikian, ia menegaskan demi menjaga harkat dan martabat DPR harus melakukan tindak lanjut secara tegas. Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bisa saja berbuat salah namun tidak berbohong. Oleh karena itu ia lebih menyarankan untuk Gibran mengundurkan diri saja
KBRI Tokyo Perkuat Kapasitas Indonesia untuk Pengembangan Energi Nuklir
Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.
DPR Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tak Ingin Pelaku Usaha Sulit Bayar Royalti

PARIWARA

Load More

OPINI

Load More

TERKINI

Load More

NEWS

POLITIK

HUKUM

BISNIS

TEKNO

GAYA HIDUP

OLAHRAGA

HUMANIORA

TOKOH

POPULER

No Result
View All Result

Corenews.id | All Rights Reserved