Jakarta, CoreNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat manajemen PT ASDP terkait dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara...

Hukum

Kejagung Limpahkan Kasus Suap Hakim Vonis Lepas CPO ke Kejari Jakpus

by Miroji

30 Juni 2025 | 15:37

Jakarta, CoreNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kasus dugaan suap hakim terkait vonis lepas...

Hukum

Kadis PUPR Sumut Terima Rp8 Miliar dari Proyek Jalan

by Abdullah Suntani

30 Juni 2025 | 14:19

Jakarta, CoreNews.id - Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima...

Migrant Center UNP merupakan layanan terpadu yang menyediakan informasi komprehensif dan akurat seputar prosedur serta peluang kerja di luar negeri. Pusat ini akan menjadi garda terdepan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dari kalangan lulusan UNP dan masyarakat Sumatra Barat, untuk memperoleh informasi yang aman, legal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hukum

Migrant Center Resmi Diluncurkan di Universitas Negeri Padang

by Irawan Djoko Nugroho

28 Juni 2025 | 18:55

Jakarta, CoreNews.id — Migrant Center diluncurkan di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat. Migrant Center pertama di Sumatra ini, ditujukan...

Hukum

Nadiem Makarim Dan Mantan Tiga Stafsusnya Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

by Irawan Djoko Nugroho

27 Juni 2025 | 08:18

Jakarta, CoreNews.id — Nadiem Makarim mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) di cegah bepergian ke luar wilayah hukum...

Hukum

Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp105 Miliar, Sebut Nama Baik Tercemar

by Abdullah Suntani

25 Juni 2025 | 17:05

Jakarta, coreNews.id - Ridwan Kamil resmi mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung senilai total Rp105 miliar....

Hukum

Diperiksa 12 Jam, Nadiem Makarim Beberkan Proses Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun

by Miroji

25 Juni 2025 | 13:15

Jakarta, CoreNews.id - Kejaksaan Agung memeriksa eks Mendikbudristek 2019–2024, Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun,...

Hukum

JAM-Intel Jalin Kerja Sama dengan Operator Telekomunikasi Demi Penegakan Hukum

by Miroji

25 Juni 2025 | 12:54

Jakarta, CoreNews.id - Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menandatangani Nota Kesepakatan dengan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi, Selasa (24/6/2025)....

Di bagian petitum, Hartono mempersoalkan Pasal 40 ayat (1), tetapi ketentuan batas usia pensiun guru diatur pada Pasal 30 ayat (4). Karena itu, Mahkamah memberikan waktu selama 14 hari kepada Hartono untuk menyempurnakan permohonannya sebagaimana hukum acara. Adapun sidang pendahuluan telah digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025), sehingga perbaikan permohonan diterima MK paling lambat Senin (7/7/2025)

Hukum

Usia Pensiun Guru Digugat Ke MK Jadi 65 Tahun Seperti Dosen

by Irawan Djoko Nugroho

25 Juni 2025 | 11:36

Jakarta, CoreNews.id — Konstitusionalitas Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kini tengah diuji. Hal ini karena...

Hukum

KPK Sita Mobil Mewah dan Senjata Api dalam Kasus Korupsi ASDP

by Abdullah Suntani

24 Juni 2025 | 19:30

Jakarta, CoreNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang mewah, termasuk kendaraan dan senjata api, saat melakukan penggeledahan di...