CoreNews.id, Jakarta – Taiwan meningkatkan kesiapsiagaan, setelah Tiongkok mengerahkan 90 kapal angkatan laut serta penjaga pantai, untuk latihan besar, Senin (9/12/2024). Sekitar dua pertiga dari kapal tersebut adalah kapal angkatan laut, dengan wilayah operasi meliputi perairan sekitar Taiwan.
Melansir Reuters, selain perairan Taiwan, wilayah operasi meliputi kepulauan Jepang selatan, Laut Cina Timur (LCT), dan Selatan (LCS). Tiongkok belum memberikan komentar resmi terkait latihan ini, yang diduga merupakan respons kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Pasifik.
Beijing menetapkan tujuh zona udara sementara di timur provinsi Fujian dan Zhejiang, yang berlaku hingga Rabu (11/12/2024). Zona ini dialokasikan untuk kepentingan tertentu, namun tetap mengizinkan penerbangan lain melintasinya sesuai aturan internasional.
Dua dari zona berada di lepas pantai Fujian, dekat Taiwan, sementara lainnya di sepanjang pantai Zhejiang hingga LCT. Meski demikian, Tiongkok belum mengumumkan adanya uji coba senjata atau zona militer tertentu dalam latihan kali ini.
Pemerintah AS turut memantau aktivitas militer Tiongkok, menyerukan agar Beijing menahan diri dan menjaga stabilitas di Selat Taiwan. Transit rutin Presiden Lai, menurut AS, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tekanan militer.
Latihan kali ini disebut lebih besar dibanding dua latihan utama sebelumnya di sekitar Taiwan. Militer Taiwan merespons dengan mengaktifkan latihan kesiapan tempur di lokasi strategis.
Taiwan memperingatkan, tindakan provokatif semacam ini dapat merusak perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Pejabat Taiwan menuduh Tiongkok melakukan “gangguan zona abu-abu,”, bagian taktik harian seperti misi angkatan udara dan laut untuk melemahkan Taiwan.
Penjaga pantai Taiwan melaporkan tujuh kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan gangguan sepanjang hari. Taiwan menegaskan haknya untuk merespons jika Tiongkok memasuki perairannya.
Beijing terus menolak dialog dengan Presiden Lai, yang dianggap sebagai separatis. Taipei menegaskan hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka.
