Jakarta, CoreNews.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan tokoh lintas agama, pimpinan ormas, konfederasi serikat buruh, dan pimpinan parpol di Istana Negara, Senin (1/9). Pertemuan ini menjadi wadah menyerap aspirasi publik, mulai dari kritik gaya hidup pejabat hingga desakan percepatan pembahasan undang-undang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan kepada Presiden agar RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan segera disahkan DPR RI bersama pemerintah.
“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan bahwa aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat.
“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” ujarnya.
Namun Said menekankan demonstrasi tetap harus konstitusional dan tanpa kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menilai pertemuan berlangsung terbuka.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky.
