Jakarta, CoreNews.id – Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) memasuki minggu kedua pada Senin (6/10/2025), tanpa tanda-tanda kesepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat untuk mengakhiri kebuntuan anggaran. Pemerintah federal kehabisan dana sejak Rabu (1/10/2025), menyebabkan sebagian besar aktivitas pemerintahan berhenti total.
Partai Demokrat menolak memberikan dukungan untuk membuka kembali pemerintahan, sementara Senat Demokrat kembali menolak rancangan undang-undang pendanaan sementara untuk kelima kalinya. Kebuntuan ini menjadikan oposisi memiliki kekuatan politik besar di tengah dominasi Partai Republik.
Akibat krisis tersebut, ratusan ribu pegawai negeri tidak menerima gaji sejak 3 Oktober, dan anggota militer berisiko tidak digaji mulai 15 Oktober. Gedung Putih mengklarifikasi ancaman Presiden Donald Trump soal pemecatan pegawai hanya berlaku bagi yang telah dirumahkan.
Badan seperti NASA, EPA, dan Departemen Pendidikan menjadi yang paling terdampak, sementara Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri masih beroperasi sebagian. Gedung Putih memperingatkan PHK massal jika negosiasi tetap buntu.
