Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah Indonesia dipastikan memperoleh tambahan kepemilikan saham sebesar 12% di PT Freeport-McMoRan secara gratis (free of charge). Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani.
“Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” ujar Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rosan menjelaskan bahwa kesepakatan telah tercapai dan saat ini pemerintah sedang menyusun rincian finalisasi perjanjian. Negosiasi tambahan saham tersebut disebut telah berlangsung selama lebih dari enam bulan.
“Ini kan negosiasi bukan baru 1–2 bulan, ini sudah berjalan beberapa bulan, sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Jadi ya kebetulan kesepakatannya sudah, boleh dibilang finalisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kepemilikan saham ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan keselamatan operasional tambang, terutama setelah kejadian kahar yang sempat menghambat aktivitas di tambang Grasberg, Papua.
“Dengan ada ini (kahar) kita akan lebih memastikan lagi dari segi keselamatan, dari segi world class mining operasinya juga terus terjaga,” kata Rosan.
Namun, pernyataan berbeda datang dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, yang menegaskan bahwa angka 12% belum final karena belum ada perjanjian resmi yang ditandatangani.
“Saya baru bisa bilang sudah final kalau memang sudah disepakati, ditandatangani, dalam arti kata begitu,” ujar Tony.
Tambahan saham ini merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport, yang saat ini masih berlaku hingga tahun 2041.
