Jakarta, CoreNews.id — Kehadiran Presiden Prabowo dalam penyerahan barang bukti hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun di Kejaksaan Agung (20/10/2025) menjadi simbol kuat keseriusan pemerintah dalam membentuk tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan berdaulat. Kehadiran tersebut merupakan pesan moral dan politik yang sangat tegas, bahwa negara tidak lagi tunduk pada kekuatan modal, melainkan berpihak pada kepentingan rakyat dan penegakan keadilan ekonomi.
Hal ini disampaikan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Arwan M. Said di Jakarta (20/10/2025). Menurut Arwan, publik seharusnya tidak memandang upaya tersebut sebatas aksi hukum, tetapi sebagai gerakan nasional membangun etika ekonomi dan moralitas kekuasaan.
Karena itu ia kemudian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga penegak hukum, untuk bersatu mendukung langkah Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi. Hal ini karena langkah tersebut bukan hanya membersihkan birokrasi dan ekonomi nasional, tapi juga membangun kepercayaan rakyat terhadap negara.*
