Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Kata KPK Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

by Abdullah Suntani
21 Oktober 2025 | 10:00
in Hukum
Kata KPK Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Foto: Dok. KCIC

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

“Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang bisa menjadi pengayaan bagi KPK, kami akan sangat terbuka untuk mempelajari dan menganalisisnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Budi menjelaskan, setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan tambahan (pulbaket).

Sebelumnya, Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkap adanya dugaan mark up anggaran proyek Whoosh.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh 52 juta dolar AS, padahal di China hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud.

Mahfud kemudian merespons imbauan KPK lewat akun X (Twitter) @mohmahfudmd. Ia menilai permintaan laporan tersebut janggal, karena lembaga penegak hukum bisa langsung menyelidiki dugaan tindak pidana tanpa menunggu laporan formal.

“Agak aneh KPK meminta saya melapor. Kalau ada informasi tentang dugaan pidana, mestinya aparat langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulis Mahfud.

Ia juga menegaskan bahwa sumber awal isu mark up proyek Whoosh berasal dari tayangan Prime Dialog di Nusantara TV, bukan dari dirinya. Untuk saat ini, KPK menyatakan tetap menunggu data atau bukti yang bisa memperkuat proses pendalaman kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut.

READ  KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Terkait Suap Ijon Proyek Bekasi
Tags: Korupsi WhooshKPKMahfud MDMark Up Proyek Kereta Cepat
Previous Post

Pajak UMKM Online Baru Dipungut Kalau Ekonomi Capai 6 Persen

Next Post

Klaim Swasembada Pangan Mudah, Mentan Sebut Produksi Beras RI Diakui Dunia

Next Post
Klaim Swasembada Pangan Mudah, Mentan Sebut Produksi Beras RI Diakui Dunia

Klaim Swasembada Pangan Mudah, Mentan Sebut Produksi Beras RI Diakui Dunia

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

bpr-penataran-transformasi-layanan-top-bumd-awards-2026

Kesuksesan Transformasi BPR Penataran Pukau Juri TOP BUMD Awards 2026

22 Januari 2026 | 15:00
rsud-sambas-transformasi-layanan-kesehatan-top-bumd-awards-2026

RSUD Sambas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan di TOP BUMD Awards 2026

14 Januari 2026 | 22:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00
Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 08:00
RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Perkuat Transformasi Digital untuk Tingkatkan Mutu Layanan, RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 07:00

POPULER

Sejarah Pembangunan Ka’bah

Sejarah Pembangunan Ka’bah

17 Februari 2025 | 16:36
waspadai-akhir-zaman-4-pesan-rasulullah-saw

Waspadai Akhir Zaman, Ingat 4 Pesan Rasulullah SAW

25 Juli 2025 | 09:00
Menurut Airlangga, melalui kebijakan ini pemerintah bias menghemat BBM hingga 1/5 dari penggunaan biasanya. Namun demikian, pemerintah belum bisa menjelaskan detil berapa lama kebijakan ini akan dilakukan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema lebih detil untuk diinformasikan kepada publik nantinya

Pemerintah Akan Menerapkan WFH bagi ASN dan Pekerja Swasta Selepas Lebaran

20 Maret 2026 | 09:41
Awal Ramadhan 2026

Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 2026 Jatuh Pada Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi

27 September 2025 | 09:00
Di tempat yang sama, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya menyatakan berdasarkan data hisab, kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat) belum terpenuhi secara bersamaan. Pada 29 Ramadhan 1447 H atau 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh memang telah memenuhi parameter tinggi minimal tiga derajat. Namun, belum memenuhi syarat elongasi minimal 6,4 derajat

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Sabtu 21 Maret

19 Maret 2026 | 21:13
hunian-terjangkau-tenjo-diminati

Hunian Terjangkau Tenjo Kian Diminati

17 Maret 2026 | 21:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved