Jakarta, CoreNews.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), guna membahas penguatan sinergi antara sektor ketenagakerjaan dan penegakan hukum.
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga memberi manfaat yang lebih luas melalui program pelatihan kerja.
Dalam diskusi itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait ketenagakerjaan dan penegakan hukum, termasuk peluang membangun kerja sama yang lebih konkret. Fokus pembahasan diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga membuka ruang pembinaan melalui peningkatan keterampilan.
Afriansyah Noor menilai sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan perlu diperkuat agar kebijakan yang bersinggungan dengan aspek hukum dapat menghadirkan manfaat sosial yang nyata.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
“Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah Kemnaker. Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya,” kata Afriansyah, dalam siaran pers, 11/3/2026.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak semata menekankan aspek hukuman, tetapi juga mendorong pembinaan yang memberi bekal keterampilan.
Dengan demikian, kata dia, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjalani proses hukum, tetapi juga oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menilai langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga.
“Ke depan, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara diharapkan semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian dari pembinaan yang memberi keterampilan dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat,” kata Harli.
