Teheran, CoreNews.id — Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dengan Iran pada September lalu dibatalkan. Laporan yang disampaikan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, tidak lagi berpengaruh. Iran secara serius mengejar isu penguatan kemampuan angkatan bersenjatanya.
Hal ini disampaikan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) dikutip dari Kantor Berita Fars (21/10/2025). Menurut Larijani, ada dua masalah yang sangat penting untuk menghadapi bahaya yaitu yang pertama menjaga kohesi nasional. Kedua, kemampuan angkatan bersenjata Iran harus diperkuat, dan pemerintah mengikuti masalah ini dengan sangat serius.
Sebelumnya, Iran, Rusia, dan Cina (18/1/2025) mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menyatakan bahwa kesepakatan nuklir dengan Iran telah dihentikan sehingga pembahasannya di DK PBB juga berakhir. Surat tersebut menegaskan bahwa sesuai paragraf operasional 8 Resolusi 2231, seluruh ketentuannya berakhir setelah 18 Oktober 2025.
Surat tersebut juga menekankan penyelesaian secara penuh dan tepat waktu atas Resolusi 2231 yang menandai berakhirnya pertimbangan DK PBB atas isu nuklir Iran. Selain itu, memperkuat otoritas DK PBB dan kredibilitas diplomasi multilateral.*
