OJK Archives - Corenews.id

Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo berdasarkan pengumuman di situs resmi OJK pada 15 Desember 2025. OJK juga dicatat meminta pengurus Koperasi LKM Gapoktan Sekar Harum agar melakukan rapat anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi.

Jakarta, CoreNews.id — Izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan Sekar Harum resmi dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan ...

Menurut Friderica kembali, penguatan kerangka regulasi juga dilanjutkan melalui POJK 3/2023 mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan. OJK menekankan kewajiban pelaku jasa keuangan menyediakan sarana literasi untuk penyandang disabilitas, sekaligus memastikan layanan fisik seperti ATM dan fasilitas prioritas dapat diakses secara setara.

OJK Luncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

by Irawan Djoko Nugroho

9 Desember 2025 | 15:23

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi, inklusi keuangan dan pelindungan konsumen khususnya bagi masyarakat penyandang ...

Mahendra juga menyampaikan pihaknya turut berbelasungkawa atas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

OJK Kaji Asuransi dan Risiko Pembiayaan Terkait Bencana di Sumatera

by Irawan Djoko Nugroho

1 Desember 2025 | 11:49

Denpasar, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan assessment mengenai klaim maupun penggantian asuransi yang terjadi secara menyeluruh atas ...

Menurut Mahendra, program financial health ini sejalan dengan program prioritas nasional yang tertanam dalam agenda pembangunan Indonesia yang berfokus pada peningkatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, melindungi diri dari guncangan, dan merencanakan masa depan.

OJK dan Ratu Maxima Sepakat Mengembangkan Program Financial Health di Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

28 November 2025 | 11:41

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program financial health atau kesejahteraan keuangan yang didorong Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal ...

OJK menilai keuangan sosial syariah—melalui integrasi zakat, infak, dan wakaf—seharusnya dapat menjadi instrumen pembiayaan bagi segmen ultra mikro dan mustahik. Tahun depan, OJK menargetkan penerbitan panduan khusus agar bank syariah mampu menggabungkan pembiayaan komersial dan sosial, mengikuti model Malaysia yang sukses menerapkan blended financing melalui 15 bank syariah.

OJK Akan Gabungkan Pembiayaan Komersial dan Sosial bagi Bank Syariah

by Irawan Djoko Nugroho

26 November 2025 | 15:22

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menata ulang arah industri perbankan syariah lewat kerangka keuangan berkelanjutan yang menempatkan ...

Sebagai awalan, OJK melakukan pendekatan yang lebih persuasif. OJK bahkan sudah mengirimkan surat kepada seluruh bank di KBMI 1 untuk mulai mengeksplor kemungkinan-kemungkinan konsolidasi. Selanjutnya tinggal selangkah ke Peraturan OJK (POJK) setelah semua analisis dampak dituntaskan

Kinerja Kurang Memuaskan, OJK Akan Hapus Bank KBMI 1

by Irawan Djoko Nugroho

6 November 2025 | 16:22

Jakarta, CoreNews.id — OJK akan menghilangkan Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) 1 dengan modal inti di antara Rp 3 triliun ...

OJK Sanksi Dana Syariah Indonesia, Perintahkan Pengembalian Dana Lender

Dana Lender Macet, OJK Buka Peluang Bawa Kasus DSI ke Penegak Hukum

by Abdullah Suntani

31 Oktober 2025 | 10:15

Jakarta, CoreNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang membawa kasus dana lender macet di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ...

OJK Sanksi Dana Syariah Indonesia, Perintahkan Pengembalian Dana Lender

by Abdullah Suntani

30 Oktober 2025 | 08:42

Jakarta, CoreNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada penyelenggara pinjaman daring PT Dana Syariah ...

Menurut Agusman, OJK sebelumnya telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 14 November 2024 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK Evaluasi Kegagalan Terbentuknya Ekosistem Bullion Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

16 Oktober 2025 | 11:20

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem bullion di Indonesia. Hal ...

Menurut Adief, OJK telah mendorong agar perusahaan gadai ilegal mengajukan permohonan menjadi legal. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat relaksasi batas jatuh tempo (pengajuan izin) hingga 12 Januari 2026.

230 Perusahaan Gadai Ilegal Berkeliaran di Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

15 Oktober 2025 | 11:32

Jakarta, CoreNews.id — Berdasarkan data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dicatat terdapat 230 perusahaan gadai ilegal yang tersebar di Indonesia. ...