Corenews.id
No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Ganjar Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung

by Miroji
1 Februari 2024 | 11:04
in Pemilu
Ganjar Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung

sumber foto: kompas.com

Bagikan sekarang:

CoreNews.id, Jakarta –  Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir sejumlah purnawirawan jenderal yang dulu memecat Prabowo Subianto dari keanggotaan TNI tapi kini mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Awalnya, Ganjar bercerita mengenai pertanyaannya kepada Prabowo terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada bebat perdana Pilpres 2024, Desember 2023 lalu.

“Terkait dengan pelanggaran HAM, kalau Anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo,” kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Comvention Center, Rabu (31/1/2024).

Saat itu, Ganjar menagih komitmen Prabowo membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang atau tempat para aktivis itu dimakamkan bila mereka sudah meninggal dunia. Menurut dia, pertanyaan itu diajukan agar mendapat jawaban atas isu pelanggaran HAM dan masalah tersebut tidak selalu menjadi perdebatan ketika pemilu tiba.

“Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres,” kata politikus PDI-P itu.

Namun, Ganjar menyebutkan bahwa pertanyaan itu dianggap tidak etis oleh sejumlah pendukung Prabowo, termasuk para purnawirawan jenderal yang dulu menyatakan Prabowo bersalah dalam kasus penghilangan aktivis. Menurut Ganjar, justru para pensiunan jenderal itu yang tidak etis karena sekarang malah mendukung sosok yang dulu mereka putuskan untuk dipecat dari TNI.

“Ada beberapa jenderal yang dulu ikut menghukum lalu berkomentar begini, ‘itu tidak etis pertanyaannya’. Saudara yang sangat tidak etis, Saudara dulu yang memutuskan dan Saudara hari ini berada di kubunya dan Anda membalikkan pikiran itu, Saudara yang tidak etis,” kata Ganjar.

READ  TPN Ganjar Laporkan Kasus Penganiayaan Relawan ke Komnas HAM
Tags: Ganjar Mahfud
Previous Post

Mahfud MD Mundur, Prabowo: “Itu Hak Politik”

Next Post

Pemkab Merangin Usulkan 3000 Tenaga Honorer Jadi PPPK

Next Post
Pemkab Merangin Usulkan 3000 Tenaga Honorer Jadi PPPK

Pemkab Merangin Usulkan 3000 Tenaga Honorer Jadi PPPK

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

Green movement pertamina

Pertamina Luncurkan Green Movement, Wujud Nyata Komitmen ESG

8 Mei 2025 | 14:00
Logo Danantara

Presiden Prabowo Resmikan Badan Pengelola Investasi DANANTARA

12 Maret 2025 | 09:00
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan

BPJPH Bersinergi dengan 11 Mitra Permudah Sertifikasi Produk Halal

18 Februari 2025 | 17:00
Aplikasi Growin' by Mandiri Sekuritas

Aplikasi Growin’ by Mandiri Sekuritas Permudah Investasi di Pasar Modal

9 Januari 2025 | 17:00

POPULER

178-tuntutan-rakyat-arti-latar-belakang-dan-daftar-lengkapnya

17+8 Tuntutan Rakyat: Arti, Latar Belakang, dan Daftar Lengkapnya

1 September 2025 | 21:00
Hal ini disampaikan Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap di Jakarta (17/9/2025). Yudi meminta KPK tak perlu takut menetapkan tersangka di kasus ini. Pasalnya masyarakat menurutnya mendukung KPK dalam perkara tersebut.

KPK Diminta Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Karena Sudah di Tahap Penyidikan

17 September 2025 | 11:12
Erick Thohir Tegaskan Dukung Prabowo

Prabowo Resmi Reshuffle Kabinet, Erick Thohir Jadi Menpora, Djamari Chaniago Menko Polkam

17 September 2025 | 15:48
Menurut Ogi, untuk DPPK Jiwasraya, penyelesaian akan dilakukan melalui likuidasi aset guna pembayaran manfaat pensiun sesuai hasil valuasi aktuaria dan laporan keuangan audited. Dan untuk kewajiban DPLK Jiwasraya, akan dialihkan ke DPLK lain yang dipilih Pemberi Kerja atau Kelompok Peserta. Dengan demikian, hak peserta tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Resmi Bubarkan DPLK dan DPPK Jiwasraya

17 September 2025 | 11:49
Menteri tersebut adalah Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Ini Menteri Hasil Reshuffle ke-3 Kabinet Merah Putih

17 September 2025 | 15:58
polri-ajukan-red-notice-riza-chalid-ke-interpol

Polri Ajukan Red Notice Riza Chalid ke Interpol Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah

16 September 2025 | 21:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved