Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berlokasi di Kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada OJK, sesuai salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Lubuk Raya Mandiri.
Dengan dituangkannya pencabutan izin usaha pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri, maka PT BPR Lubuk Raya Mandiri resmi berhenti beroperasi. Menurut OJK dalam siaran persnya (23/7/2024), pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
Sementara itu menurut Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi (23/7/2024), mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Namun demikian ia mengingatkan bahwa simpanan nasabah yang dijamin LPS, harus memenuhi syarat 3T LPS. Syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank.*
