CoreNews.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mendesak bakal calon kepala daerah di Pilkada Banten untuk menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi di daerah, pihaknya memberikan toleransi hingga 14 September 2024 mendatang.
Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan, Akhmad Subagja mengatakan, pasangan bakal calon Pilkada 2024 telah menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN. Hal ini sebagai salah satu persyaratan pendaftaran bakal calon kepala daerah.
Selain itu, pihaknya juga melakukan supervisi untuk proses pelaksanaan Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten. Saat ini, proses melengkapi syarat administrasi masih berlangsung pada tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak.
Akhmad meminta agar segera menuntaskan LHKPN hingga waktu pengumuman hasil persyaratan administrasi peserta Pilkada pada 14 September.
“Kita meminta kepada yang bersangkutan itu, sampai dengan tanggal 14 harus sudah menyampaikan LHKPN,” kata dia.
LHKPN yang diminta pada pendaftaran Pilkada 2024, yakni setelah Desember 2023. Adapun proses tersebut bisa memakan beberapa hari untuk anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi dan mengeluarkan tanda terima.
Namun, apabila bakal calon Pilkada 2024 belum dapat menyerahkan LHKPN pada tenggat waktu tersebut, tetap harus dilengkapi. Karena, dokumen tersebut dapat diterima hingga masa penetapan pasangan calon 22 September.
“Yang penting yang bersangkutan itu, misalnya hari ini dia sudah membuat (LHKPN, red), atau kemarin di tanggal 7-8 itu, mereka harus sudah membuat. Karenakan perbaikan itukan di tanggal 6,7,8 ya, nah mereka itu harus sudah membuat, melaporkan ke KPK,” ujar dia.
Tanda terima pelaporan LHKPN merupakan salah satu syarat pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU. KPK membuka layanan LHKPN pada 7–8 September untuk memfasilitasi para bakal calon kepala daerah melengkapi dokumen.
