CoreNews.id, Jakarta – Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, mengatakan ada hampir 9 ribu peraturan menteri yang beredar di Indonesia sebelum Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.
Yose mengatakan selain peraturan menteri, ada pula puluhan ribu surat edaran menteri yang berlaku dan menjadi dasar untuk regulasi teknis di Indonesia.
“Anda bisa bayangkan dengan kementerian yang bertambah ini menjadi 42, begitu juga ada badan-badan yang lainnya, berapa banyak regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan,” kata Yose dalam diskusi webinar ‘Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan’ yang ditayangkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat, 25 Oktober 2024.
Menurut Yose, Indonesia seharusnya tidak menjadi negara yang memproduksi regulasi secara aktif. Semestinya, kata dia, Indonesia bisa meminimalkan jumlah produk hukum atau streamlining regulasi. Apalagi banyaknya kabinet Prabowo juga memiliki lembaga yang punya otoritas mengeluarkan produk hukum sendiri.
“Jadi streamlining regulasi menjadi sangat penting di sini untuk ke depannya,” ujar Yose.
