CoreNews.id, Jakarta -Helikopter Black Hawk milik militer Amerika Serikat (AS) bertabrakan dengan pesawat American Airlines, Rabu (29/1/2025) dan menewaskan 67 orang. Ketua Komite Perdagangan Senat, Ted Cruz, mengungkapkan helikopter Black Hawk tersebut mematikan sistem ADS-B, dikutip dari Reuters.
ADS-B merupakan sebuah teknologi pelacakan canggih yang meningkatkan akurasi lokasi pesawat. Menurut Cruz, tidak ada alasan keamanan nasional yang membenarkan pematian ADS-B dalam misi pelatihan.
Dewan Keswlamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan helikopter itu terbang 100 kaki lebih tinggi dari batas rute yang diizinkan. Hal tersebut terjadi sebelum akhirnya helikopter bertabrakan dengan pesawat dan keduanya jatuh ke Sungai Potomac.
Meski transponder helikopter tetap aktif sehingga muncul di radar, pematian ADS-B membuatnya sulit dideteksi dengan akurasi tinggi. Senator Maria Cantwell mempertanyakan kebijakan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) yang mengizinkan penerbangan militer dengan ADS-B yang dimatikan.
Sebagai respons atas insiden ini, FAA kini meninjau bandara dengan lalu lintas tinggi antara helikopter dan pesawat. FAA juga menerapkan pembatasan ketat terhadap penerbangan helikopter di Bandara Reagan, dengan dua landasan pacu yang jarang digunakan tetap ditutup.
Selain itu, helikopter kepolisian, medis, atau kepresidenan kini dilarang berbagi wilayah udara dengan pesawat sipil. Sementara itu, NTSB menemukan bahwa pilot helikopter kemungkinan menggunakan kacamata penglihatan malam saat kecelakaan terjadi.
Helikopter telah diangkat dari Sungai Potomac untuk penyelidikan lebih lanjut. Dibutuhkan beberapa hari untuk memastikan apakah ADS-B benar-benar dimatikan saat tabrakan terjadi.
Menteri Transportasi AS, Sean Duffy mempertanyakan penggunaan kacamata penglihatan malam dalam latihan, mengingat kecelakaan terjadi pukul 9 malam. Ia menilai penggunaan kacamata tersebut dalam kondisi seperti ini tidak dapat diterima.
FAA mengeluarkan larangan sementara terhadap helikopter militer di zona padat penerbangan. Lembaga tersebut juga berencana mengkaji ulang prosedur keselamatan penerbangan gabungan sipil-militer.
Para ahli menilai bahwa regulasi lebih ketat perlu diterapkan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Pemerintah AS diharapkan segera mengeluarkan kebijakan baru terkait penerbangan militer guna meningkatkan keselamatan udara secara keseluruhan.
