Jakarta, CoreNews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta izin Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil alih blok-blok minyak dan gas (migas) yang mangkrak, termasuk yang dikelola oleh BUMN. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan lifting minyak nasional.
“KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak,” tegas dalam acara The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).
Bahlil juga mengungkapkan bahwa terdapat 10 wilayah kerja yang sudah memasuki tahap Plan of Development (PoD), tetapi belum juga digarap.
“Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD tapi mangkrak, nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel,” tutur Bahlil.
Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah melakukan langkah-langkah di luar kelaziman untuk mengerek lifting minyak, karena menurutnya pendekatan konvensional tidak lagi efektif.
“Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja,” sebutnya.
