Jakarta, CoreNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang mewajibkan peserta asuransi menanggung minimal 10 persen dari klaim biaya kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.
“Dalam SEOJK tersebut diatur mengenai fitur produk asuransi kesehatan yang harus memiliki skema co-payment dalam layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (2/6/2025).
SEOJK 7/2025 mengatur bahwa peserta asuransi wajib menanggung sebagian biaya klaim, yaitu paling sedikit sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim. Batas maksimum biaya sendiri untuk rawat jalan ditetapkan sebesar Rp300 ribu per pengajuan klaim, dan untuk rawat inap sebesar Rp3 juta per pengajuan klaim.
OJK memperbolehkan perusahaan asuransi menetapkan batas maksimum yang lebih tinggi jika telah disepakati bersama dengan pemegang polis dan dicantumkan dalam polis asuransi. Pembagian risiko atau co-payment ini hanya berlaku untuk produk asuransi kesehatan dengan prinsip ganti rugi (indemnity) yang menggunakan skema pelayanan kesehatan terkelola (managed care), serta tidak berlaku untuk produk asuransi mikro.
