Riyadh, CoreNews.id — Operasional dua perusahaan umrah ditangguhkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Mereka melakukan pelanggaran serius dengan menempatkan jamaah di fasilitas penginapan yang tidak berizin resmi. Pelanggaran kedua perusahaan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan jamaah. Sebagai tindak lanjut, biro-biro perjalanan umrah tersebut kemudian menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.
Hal ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi seperti dikutip dari Saudi Gazette, (10/7/2025). Kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh biro perjalanan (travel) umrah agar tidak main-main dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jamaah selama berada di Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini sebagai bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah Saudi demi meningkatkan mutu pelayanan terhadap jamaah dan pengunjung Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi
Hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi dicatat telah mengeluarkan tak kurang dari 190 ribu visa umrah. Jumlah ini dimulai sejak musim umrah pada tanggal 14 Dzulhijjah 1446, yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2025. Saudi dalam menerbitkan visa umrah, dicatat mengandalkan aplikasi Nusuk. Ini menjadi bagian dari komitmen Kerajaan untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital.*
