Corenews.id
No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Luhut Klaim Kemiskinan RI akan Berkurang 34 Juta, Ini Faktornya

by Abdullah Suntani
27 Agustus 2025 | 08:58
in Nasional
Ultah ke 76 Luhut Doakan Prabowo

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa berkurang hingga 34 juta orang dengan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos).

“Misalnya, kemiskinan akan bisa berkurang dari (perhitungan) Prof Arief dari Dewan Ekonomi (DEN), kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang miskin di Indonesia). Angka yang sangat signifikan, pengurangan kemiskinan, bila ini semua berjalan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Namun, dengan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, jumlahnya bisa mencapai 194,58 juta orang atau 68,25 persen dari populasi.

Luhut menyebut pilot project digitalisasi bansos dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pertengahan September 2025 dan akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. “Nanti September, minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri,” katanya.

Ia menambahkan program akan diperluas ke seluruh Indonesia setelah uji coba sukses. “Setelah successful nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut,” tegas Luhut.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik keputusan pemerintah menunjuk daerahnya sebagai percontohan. “Kami merasa bahwa sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan apa yang sudah dilakukan daerah-daerah di Indonesia. Dan ini bentuk di mana negara hadir untuk membantu, untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten,” jelas Ipuk.

READ  Signal Reshuffle Usai Risma dan Pramono Mengundurkan Diri
Tags: Dewan Ekonomi Nasionalkemiskinan RILuhut Binsar Pandjaitan
Previous Post

Eks Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp179 Miliar

Next Post

Motivator Dwi Hartono Terduga Otak Penculikan-Pembunuhan Kepala Cabang Bank

Next Post
polisi-tangkap-aktor-intelektual-penculikan-pembunuhan-kacab-bank

Motivator Dwi Hartono Terduga Otak Penculikan-Pembunuhan Kepala Cabang Bank

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

Green movement pertamina

Pertamina Luncurkan Green Movement, Wujud Nyata Komitmen ESG

8 Mei 2025 | 14:00
Logo Danantara

Presiden Prabowo Resmikan Badan Pengelola Investasi DANANTARA

12 Maret 2025 | 09:00
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan

BPJPH Bersinergi dengan 11 Mitra Permudah Sertifikasi Produk Halal

18 Februari 2025 | 17:00
Aplikasi Growin' by Mandiri Sekuritas

Aplikasi Growin’ by Mandiri Sekuritas Permudah Investasi di Pasar Modal

9 Januari 2025 | 17:00

POPULER

Sequis Life Resmikan Kantor Pemasaran di Alam Sutera

Sequis Life Resmikan Kantor Pemasaran Baru di Alam Sutera, Perkuat Kanal Distribusi Agency

13 September 2025 | 09:00
“Kontol Sapi” Kue Unik Khas Banten, Mau Coba?

“Kontol Sapi” Kue Unik Khas Banten, Mau Coba?

17 Mei 2024 | 21:11
KPU batasi jumlah pengantar pendaftaran Capres cawapres

Perludem Kritik KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Langgar Keterbukaan Publik

16 September 2025 | 14:13
178-tuntutan-rakyat-arti-latar-belakang-dan-daftar-lengkapnya

17+8 Tuntutan Rakyat: Arti, Latar Belakang, dan Daftar Lengkapnya

1 September 2025 | 21:00
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

MAKI Ultimatum KPK Tuntaskan Kasus Kuota Haji, Ancam Ajukan Praperadilan

16 September 2025 | 15:20
Hal ini disampaikan Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap di Jakarta (17/9/2025). Yudi meminta KPK tak perlu takut menetapkan tersangka di kasus ini. Pasalnya masyarakat menurutnya mendukung KPK dalam perkara tersebut.

KPK Diminta Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Karena Sudah di Tahap Penyidikan

17 September 2025 | 11:12
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved