Jakarta, CoreNews.id — Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Manfaat Program Jargas TA 2025-2026 di Hotel Shangrila, Jakarta. MoU ini bertujuan untuk membangun jaringan gas bumi di Kota maupun Kabupaten. Dengan adanya MoU, koordinasi dengan Pemerintah Daerah bisa dilakukan sejak awal sehingga tidak ada keterlambatan pada saat implementasi.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam keterangan resmi di Jakarta (22/9/2025). Menurut Laode, program pembangunan jargas yang sempat terhenti pada 2023 dan 2024, dilanjutkan pada 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dicatat akan mencanangkan tambahan 1 juta sambungan rumah (SR) lagi di luar 115.264 SR yang sudah dibangun di tahap pertama.
Sementara itu menurut Plt. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono, proyek tahun ini mencakup 115.264 SR yang tersebar di berbagai wilayah. Dimana diantaranya adalah: Kota Jambi sebanyak 13.235 SR, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 6.661 SR, Kabupaten Pelalawan sebanyak 3.076 SR, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 5.143 SR, Kabupaten OKU Timur 4.148 SR, dan Kabupaten Indramayu sebanyak 12.796 SR.
Selain itu, Kabupaten Kendal sebanyak 12.086 SR, Kabupaten Batang sebanyak 5.800 SR, Kabupaten Demak sebanyak 14.859 SR, Kabupaten Gresik sebanyak 7.013 SR, dan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7.223 SR. Selanjutnya, Kota Samarinda sebanyak 7.619 SR, Kota Bontang sebanyak 10.553 SR, Kabupaten Tana Tidung sebanyak 725 SR dan Kabupaten Wajo sebanyak 4.327 SR.
Adapun proses konstruksi ditargetkan mulai pada November 2025. Dengan tambahan sekitar 4.000 sambungan baru, maka akan semakin meringankan beban masyarakat karena harga gas jauh lebih murah, bisa mencapai 50% dibandingkan energi lain.*
