Jakarta, CoreNews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh.
Menurutnya, proyek tersebut kini dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang sudah memperoleh dividen besar dari BUMN.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Ia menilai tidak wajar bila APBN kembali digunakan untuk membayar utang proyek tersebut. “Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” tegasnya.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menelan investasi sebesar US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun, dengan 75 persen di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank. Sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd.
Utang tersebut kini membebani kinerja PT KAI yang terlibat dalam pengoperasian Whoosh. Untuk menyelesaikan masalah itu, COO BPI Danantara Dony Oskaria menyebut ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu menyuntik dana ke KAI atau mengambil alih infrastruktur Kereta Cepat.
