Jakarta, CoreNews.id – Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muhyiddin Ishaq, mendorong Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk segera islah di tengah kisruh internal organisasi. Ia menyebut dorongan serupa juga datang dari pengurus wilayah lain.
“Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Aam maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah,” ujar Muhyiddin di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
Ia menegaskan ketua umum maupun rais aam tidak dapat diberhentikan sebelum muktamar. Muhyiddin khawatir konflik berlarut justru membuat muktamar tahun depan sulit digelar. “Saya cuman khawatir, kalau tidak terjadi islah, jangan-jangan nanti bisa 15 tahun enggak Muktamar ini,” katanya.
Muhyiddin juga meminta para elite PBNU menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan. “Saya enggak sebut nama, saya kira sudah maklum,” ujarnya.
Konflik internal memuncak dengan beredarnya surat edaran yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir. Surat itu menyebut Gus Yahya tak lagi berwenang menggunakan atribut maupun bertindak atas nama PBNU, serta memerintahkan rapat pleno untuk menindaklanjuti pergantian pengurus.
Selama posisi ketum kosong, kepemimpinan PBNU disebut berada di tangan Rais Aam. Surat edaran juga membuka ruang bagi Gus Yahya untuk mengajukan keberatan ke Majelis Tahkim NU.
Namun, Gus Yahya menolak keputusan tersebut dan menegaskan surat edaran itu tidak sah. Ia menekankan dirinya masih menjabat Ketua Umum PBNU.
