Jakarta, CoreNews.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi terbentuknya bibit siklon yang dapat memicu banjir dan longsor pada periode November 2025 hingga Februari 2026. Peringatan itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR.
“Bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia,” kata Fathani, Senin (1/12/2025).
Daerah yang diminta meningkatkan kewaspadaan mencakup Bengkulu, Sumatra bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tengah hingga Papua Selatan.
Fathani menjelaskan bibit siklon berpotensi berkembang menjadi siklon tropis yang menimbulkan curah hujan tinggi, gelombang tinggi, dan bencana hidrometeorologi. “Ini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon tropis. Tentunya akan ada ancaman curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi, dan juga gelombang tinggi,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama jika siklon terjadi di wilayah padat penduduk. “Kita perlu bersiap juga apabila siklon tropis dengan kategori yang lebih tinggi, lebih kuat, itu terjadi pada daerah-daerah atau provinsi yang padat penduduknya. Ini kesiapsiagaan perlu kita siapkan mulai sekarang,” tegasnya.
Terkait banjir besar di Sumatra, Fathani kembali menyebut fenomena tersebut sebagai anomali karena hujan sebulan turun hanya dalam satu hari. Ia menegaskan BMKG telah memprediksi Siklon Tropis Senyar sekitar delapan hari sebelumnya dan memberikan peringatan berulang kepada pemerintah daerah.
“Siklon Tropis Senyar itu sudah bisa kita prediksi sekitar delapan hari sebelum proses pembentukan siklon… sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” kata Fathani.
Ia berharap kepala daerah cepat merespons peringatan tersebut dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Sehingga ada beberapa kepala daerah juga yang menangkap informasi itu dan menyampaikan secara langsung kepada jajarannya di tingkat daerah,” jelasnya.
