Jakarta, CoreNews.id – Penerimaan negara dari sektor pajak sepanjang 2025 tercatat belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui kondisi tersebut dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi pada awal tahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 mencapai Rp 1.634,43 triliun, atau sekitar 78,7 persen dari target outlook APBN sebesar Rp 2.076,9 triliun.
Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada November 2024, penerimaan pajak tercatat Rp 1.688,93 triliun, setara 84,92 persen dari target APBN 2024.
“Pajak memang berada di bawah target APBN. Kita tidak memungkiri karena ekonomi sembilan bulan pertama tahun ini memang kurang baik,” ujar Purbaya kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).
Ekonomi Lesu & Pajak Ditunda Jadi Penyebab
Menurut Purbaya, rendahnya penerimaan pajak tidak hanya disebabkan oleh pelemahan ekonomi, tetapi juga keputusan pemerintah menunda penarikan beberapa jenis pajak demi menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.
Salah satu kebijakan yang ditunda adalah penerapan PPh Pasal 22 atas penjualan pedagang di marketplace. Langkah ini diambil agar tidak menambah tekanan terhadap dunia usaha.
“Kalau ekonominya belum bagus, dipaksakan juga percuma. Uangnya enggak masuk, malah memperburuk ekonomi,” jelasnya.
Strategi Counter Cyclical Jadi Andalan Pemerintah
Alih-alih mengejar pajak secara agresif, pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter cyclical, yakni kebijakan ekonomi yang berlawanan dengan tren yang sedang terjadi untuk menjaga stabilitas.
Pendekatan ini bertujuan agar proses pemulihan ekonomi tetap berjalan tanpa beban tambahan.
“Kami tidak membebani ekonomi secara berlebihan, supaya recovery yang sudah mulai terjadi bisa terus berlanjut,” kata Purbaya.
Ia optimistis, dampak kebijakan ini akan mulai terlihat pada akhir triwulan I 2026, seiring ekonomi yang bergerak semakin cepat.
Menkeu Optimistis Ekonomi 2026 Tembus 6 Persen
Meski penerimaan pajak 2025 meleset, Purbaya justru memasang target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi 2026. Ia yakin ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 6 persen, melampaui target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Keyakinan ini didorong oleh semakin solidnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
“Saya akan dorong ke 6 persen. Peluangnya semakin besar karena kami makin sinkron dengan bank sentral,” tegasnya.
Injeksi Dana & Percepatan Belanja Jadi Kunci
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 276 triliun di perbankan nasional untuk mendorong likuiditas. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum optimal.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menarik kembali Rp 75 triliun untuk mempercepat belanja negara dan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.
“Dampaknya ke ekonomi akan lebih positif. Bank sentral sudah mendukung penuh, jadi tidak perlu khawatir ekonomi melambat,” ujar Purbaya.
Dengan dukungan BI dan percepatan belanja pemerintah, Purbaya menegaskan optimisme bahwa ekonomi Indonesia pada 2026 akan melaju lebih kencang.
