Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah memastikan paket stimulus ekonomi akan berlanjut pada 2026. Keputusan ini diambil di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas.
Fokus utama pemerintah: menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Mengapa Stimulus Diperpanjang?
Menurut pemerintah, stimulus ekonomi terbukti menjadi bantalan penting sepanjang 2025. Berbagai program bantuan, insentif pajak, hingga subsidi berhasil menjaga konsumsi masyarakat dan menahan laju PHK.
Paket ini juga dirancang untuk membantu kelompok rentan—mulai dari pekerja bergaji menengah ke bawah, pelaku UMKM, hingga masyarakat terdampak bencana.
Program Apa Saja yang Dilanjutkan?
Beberapa program utama yang dipastikan berlanjut pada 2026 antara lain:
1. Program Magang Nasional
Program ini menyasar lulusan perguruan tinggi agar lebih siap masuk dunia kerja. Sepanjang 2025, jumlah pesertanya mencapai 102.696 orang, melampaui target awal 100.000 peserta.
Tujuannya: menekan angka pengangguran terdidik dan mempercepat transisi dari kampus ke dunia kerja.
2. Insentif Pajak UMKM
Pelaku UMKM tetap mendapat fasilitas PPh Final 0,5 persen hingga 2029. Insentif ini dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan usaha kecil di tengah tekanan biaya produksi dan daya beli.
3. Insentif untuk Pekerja
Pemerintah akan memperpanjang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), khususnya bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya.
Kebijakan ini menyasar pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, agar penghasilan bersih tetap terjaga.
4. Insentif Perumahan
Sektor properti juga mendapat perhatian melalui perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan.
Selain itu, Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan dengan relaksasi suku bunga diharapkan memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.
5. Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah—seperti pengemudi ojek online, kurir, dan sopir—akan tetap berlaku.
Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 731.000 peserta.
Bagaimana dengan Bantuan Sosial?
Pemerintah memastikan bantuan sosial tetap menjadi bagian penting dari stimulus.
Sepanjang 2025:
- Bantuan beras menjangkau 18,3 juta KPM dengan realisasi 95,86 persen.
- Bantuan minyak goreng terealisasi lebih dari 69 juta liter.
Program BLTS Kesra juga telah menjangkau lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target.
Upaya Menjaga Lapangan Kerja
Untuk mencegah lonjakan pengangguran, pemerintah mengandalkan Program Padat Karya Tunai.
Kementerian PUPR, misalnya, menyerap lebih dari 25.000 tenaga kerja dengan realisasi anggaran Rp 6,63 triliun.
Sementara Kementerian Kehutanan menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja.
Dorong Investasi & Ekonomi Digital
Di luar bantuan langsung, pemerintah juga mempercepat deregulasi melalui Satgas Debottlenecking. Hingga Desember 2025, 23 pengaduan investasi telah ditindaklanjuti.
Pemerintah juga mulai mengembangkan program perkotaan berbasis ekonomi digital dan gig economy, dengan Jakarta sebagai proyek percontohan.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Jika berjalan sesuai rencana, stimulus ekonomi 2026 akan berdampak langsung pada:
- Pendapatan pekerja
- Kelangsungan UMKM
- Akses perumahan
- Stabilitas harga pangan
- Peluang kerja
Perpanjangan stimulus ekonomi bukan sekadar kebijakan jangka pendek. Pemerintah menargetkan paket ini sebagai alat stabilisasi di tengah tekanan global, sekaligus sebagai fondasi pemulihan jangka menengah.
Bagi masyarakat, ini berarti satu hal: negara masih hadir untuk menjaga daya beli, membuka peluang kerja, dan menahan gejolak ekonomi.
Sumber: Kemenko Perekonomian, 2026
