Jakarta, CoreNews.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap sejumlah syarat sebelum Indonesia memutuskan bergabung dalam Board of Peace katau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Salah satu syarat utama yang diajukan adalah keharusan adanya persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejalan dengan prinsip misi perdamaian dunia yang diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Sejak awal, saya tegaskan Indonesia siap ikut dalam proses perdamaian dan menyumbang pasukan, tetapi harus disetujui oleh PBB,” ujar Prabowo, Kamis (19/3/2026).
Ia menyebut, setelah melalui proses panjang, Board of Peace akhirnya mendapatkan legitimasi dari PBB, sehingga Indonesia memutuskan untuk bergabung.
Pertimbangan Strategis: Demi Palestina
Prabowo mengakui bahwa upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, bergabung dalam forum internasional seperti Board of Peace memberi peluang lebih besar untuk berkontribusi.
“Akhirnya kita ambil kesimpulan, kalau kita di dalam, mungkin kita bisa membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa berbuat banyak,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah negara mayoritas Muslim.
Bisa Keluar Jika Tak Menguntungkan
Meski telah bergabung, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar jika Board of Peace dinilai tidak efektif atau bahkan merugikan kepentingan nasional.
“Kalau kita nilai tidak produktif, habis waktu dan energi, serta tidak menguntungkan Indonesia, kita keluar,” tegasnya.
Menurut dia, keanggotaan dalam Board of Peace tidak bersifat mengikat sepenuhnya. Setiap negara memiliki national caveats atau batasan nasional dalam menentukan keterlibatan.
Syarat Kirim Pasukan ke Gaza: Semua Harus Setuju
Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Prabowo menetapkan syarat yang cukup tegas, yakni semua pihak harus menyetujui keterlibatan Indonesia.
Pihak tersebut meliputi tokoh Palestina, negara-negara mayoritas Muslim, hingga Hamas.
“Kita siap kirim pasukan perdamaian, tetapi semua pihak harus setuju, termasuk Hamas secara de facto,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa Indonesia ingin berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian, bukan bagian dari konflik bersenjata.
Pengiriman Pasukan Ditunda
Namun, rencana pengiriman pasukan tersebut untuk sementara ditangguhkan. Hal ini menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
“Kita tangguhkan semua sampai situasi lebih jelas. Kalau tidak ada suasana damai, bagaimana kita bisa terlibat,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa tujuan utama pengiriman pasukan adalah melindungi warga sipil, bukan untuk terlibat dalam aksi militer, termasuk upaya pelucutan senjata Hamas.
Tegaskan Posisi Indonesia
Prabowo menutup dengan menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perdamaian dunia tanpa terlibat dalam konflik bersenjata.
“Kita tidak mau terlibat dalam aksi militer atau pelucutan senjata Hamas. Kita ingin benar-benar menjadi kekuatan penjaga perdamaian,” ujarnya.
