CoreNews.id, Jakarta – Perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan disesuaikan dengan kesiapan instansi atau kementerian/lembaga. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Ia menjelaskan, saat ini proses konsolidasi usai adanya penambahan jumlah kementerian masih dilakukan. Menurutnya hal tersebut menjadi fokus utama Kementerian PANRB.
“Mereka-kan para pegawainya juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 kementerian, ada yang jadi 3 kementerian. Jadi, tentunya kami masih menunggu mereka setel dulu dengan tata kelola di internalnya,” kata Menteri Rini usai menghadiri acara Satu Dekade Zona Integritas di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya akan segera berkoodinasi dengan Otorita IKN (OIKN) terkait proses pemindahan ASN ke IKN. Selain itu, ia juga masih menunggu instruksi Presiden Prabowo terkait hal tersebut.
“Apa pun yang disampaikan oleh Presiden untuk persiapan-persiapan ini tentunya akan kami dorong. Misalnya, bagaimana kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025. “Menurut Menteri PANRB, yang sekarang sedang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Sebenarnya Januari, cuman Maret ada lebaran. Jadi, mungkin dihitung itu,” ujarnya.
Disisi lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN. Hal ini dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan. Salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Kepala Negara sendiri berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. “Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024),
Diana menjelaskan, total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun telah mencapai 95,8 persen.
Progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1 persen. Terakhir progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
