Jakarta, CoreNews.id — Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan kuota impor akan berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional, jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat. Kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho dalam pernyataan tertulis di Jakarta, (8/4/2025). Menurut Andry, rencana Prabowo mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas. Kebijakan tersebut kontradiktif dengan upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi.
Menurut Andry kembali, produk-produk murah, bahkan yang ilegal, telah masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal. Karena itu pembukaan impor secara massif memiliki dampak buruk bagi iklim investasi. Kebijakan tersebut justru akan semakin membuat enggan para investor mendirikan pabrik dan produksi di Indonesia. “Kalau pasar domestik dibanjiri impor murah, logika investor sederhana, buat apa bangun pabrik di sini? Lebih murah ekspor dari negara mereka sendiri atau dari kawasan lain yang lebih kompetitif,” pungkas Andry.*
