Jakarta, CoreNews.id – Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mulai mengajukan tambahan anggaran untuk APBN 2026 saat menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke DPR RI. Usulan naiknya anggaran muncul karena banyak K/L mengalami pemangkasan pagu dari tahun sebelumnya, meskipun Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan efisiensi besar-besaran.
“Kita menyadari efisiensi itu sangat penting dalam rangka menjaga efisiensi semua K/L, tapi sestrategis K/L ini cekikan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Kamis (10/7/2025).
Namun usulan tambahan tersebut belum tentu disetujui, karena masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan yang dikomandoi oleh Sri Mulyani.
Berikut daftar beberapa K/L yang mengusulkan tambahan anggaran besar untuk tahun depan:
Kementerian Pekerjaan Umum
Pagu: Rp 70,86 T → Tambahan: Rp 68,88 T → Total: Rp 139,74 T
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pagu: Rp 33,65 T → Tambahan: Rp 71,11 T → Total: Rp 104,76 T
Kementerian Pertahanan
Pagu: Rp 167,4 T → Tambahan: Rp 17 T → Total: Rp 184,4 T
Polri
Pagu: Rp 109,6 T → Tambahan: Rp 63,7 T → Total: Rp 173,4 T
Kementerian Pertanian
Pagu: Rp 13,75 T → Tambahan: Rp 30,89 T → Total: Rp 44,64 T
Kementerian Perumahan & Permukiman
Pagu: Rp 1,82 T → Tambahan: Rp 48,03 T → Total: Rp 49,85 T
Otorita IKN
Pagu: Rp 5,05 T → Tambahan: Rp 16,13 T → Total: Rp 21,18 T
Kejaksaan Agung
Pagu: Rp 8,9 T → Tambahan: Rp 18,5 T → Total: Rp 27,4 T
Kementerian Kominfo dan Digital
Pagu: Rp 7,72 T → Tambahan: Rp 12,61 T → Total: Rp 20,33 T
Kementerian Agraria & Tata Ruang
Pagu: Rp 7,7 T → Tambahan: Rp 3,63 T → Total: Rp 11,33 T
Bapanas (Badan Pangan Nasional)
Pagu: Rp 79,4 M → Tambahan: Rp 16,02 T → Total: Rp 16,1 T
Kementerian Koperasi
Pagu: Rp 311,73 M → Tambahan: jadi Rp 7,85 T
KPK
Pagu: Rp 878,04 M → Tambahan: Rp 1,34 T
Komisi Yudisial
Pagu: Rp 82,6 M → Tambahan: Rp 277,3 M
Totalnya mencapai puluhan lembaga yang mengajukan kenaikan, sementara pembahasan masih berlangsung dan bisa bertambah. Jika disetujui semua, lonjakan anggaran bakal sangat signifikan di tengah tuntutan efisiensi dan pemerataan pembangunan.
