Jakarta, CoreNews.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk 30 wakil menteri (wamen) menjadi komisaris di perusahaan BUMN atau anak usahanya menuai kritik tajam.
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai kebijakan ini tidak sensitif secara sosial di tengah banyaknya masyarakat yang mengalami PHK dan kesulitan mencari kerja. Ia menyebut persoalannya bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal etika dan kepatutan.
“Kalau dilihat dari conflict of interest, memang kalau seseorang itu bergerak dalam bidang pertambangan lalu tiba-tiba jadi komisaris di BUMN yang terkait pertambangan, itu akan terjadi COI (conflict of interest),” ujar Ikrar dalam program Prime Plus CNNIndonesia (14/7/2025).
Ikrar juga menyinggung potensi conflict of interest (COI), terutama jika wamen yang menjabat komisaris berada di sektor yang sama dengan tugas kementeriannya.
“Oh iya, jangan kita berpatok pada ini melanggar atau tidak, atau ini ada di hukum atau tidak. Saya tidak berbicara mengenai itu, tapi saya bicara dari asas kepatutan, di saat orang sedang kesulitan mencari kerja,” tegasnya.
Kalau soal pekerjaan, kita tahu pertemuannya paling satu bulan satu kali. Tapi yang jadi persoalan, apakah tidak ada conflict of interest? Apakah ini patut atau tidak patut?” tambahnya.
Langkah rangkap jabatan ini memunculkan pertanyaan publik soal keadilan sosial dan kepekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat.
Berikut daftar lengkap wamen Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya:
1. Wamen Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk
5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk
8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero)
9. Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
15. Wamen Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
16. Wamen Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telkomsel
20. Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telkomsel
21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk
26. Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia
27. Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping
29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
