Jakarta, CoreNews.id – Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa rencana pembentukan Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) bukan proyek pemerintah dan tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).
Jodi menjelaskan sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif, bukan pembiayaan fiskal.
“Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional,” ujarnya.
Menurut Jodi, pembentukan Family Office juga sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre serta kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing, dan mendukung ekonomi riil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office dan mempersilakan DEN untuk membangunnya secara mandiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggaranya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/10).
