Jakarta, CoreNews.id – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan organisasinya kini akan fokus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan usai dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo periode 2025–2030 dalam Kongres III Projo di Jakarta, Minggu (2/11).
“Kita sama-sama menggerakkan, mendukung, memperkuat agar program-program kerakyatan Bapak Presiden Prabowo bisa betul-betul terasa manfaatnya bagi rakyat,” ujar Budi Arie.
Ia menegaskan bahwa setelah sepuluh tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, Indonesia memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Prabowo. Karena itu, Projo disebut harus beradaptasi dan bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan.
“Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran harus kita kawal karena ini pemerintahan lanjutan. Rakyat ingin keberlanjutan dalam pembangunan,” katanya.
Salah satu keputusan penting dalam kongres tersebut adalah rencana mengubah logo Projo yang selama ini menampilkan siluet wajah Jokowi.
“Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu, Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo,” tutur Budi.
Ia menambahkan, perubahan logo ini akan dibahas dalam forum kongres dan dilakukan agar tidak terkesan mempersonalisasi sosok tertentu. “Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” ujarnya.
Meski begitu, Budi menegaskan Projo tidak akan berganti nama. Ia membantah bahwa Projo adalah singkatan dari “pro Jokowi”. “Memang enggak ada (singkatan). Cuma teman-teman media kan, ya, Projo [kepanjangannya] pro Jokowi, itu kan karena gampang dilafalkan saja,” jelasnya.
Menurut Budi, kata Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang berarti negeri dan rakyat. “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi, kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ucapnya.
Budi menegaskan Jokowi telah menyetujui rencana perubahan logo tersebut. “[Jokowi] sepakat. Kita harus mentransformasikan Projo karena tugas Projo tadi sudah mengawal pemerintahan Pak Jokowi dua periode dan kita saat ini menghadapi tantangan baru,” ungkap Budi.
Ia juga membantah adanya isu bahwa Projo memutus hubungan dengan Jokowi. “Dari perkembangan berita ini seolah-olah disampaikan terkesan Projo putus hubungan dengan Pak Jokowi. Jangan di-framing. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi,” katanya.
“Projo sejatinya lahir karena ada seorang pemimpin rakyat yang harus lahir dari kandungan rakyat itu sendiri yang bernama Bapak Joko Widodo,” tambahnya.
Budi pun mengingatkan agar media tidak membuat narasi yang memecah belah. “Tolong kepada semua media jangan mengadu domba sesama anak bangsa,” tegasnya.
