Jakarta, CoreNews.id – Fase kedua rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi diluncurkan sekitar dua minggu lalu. Dalam tahap ini, dibentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi wilayah Gaza serta komite teknokrat Palestina guna menjalankan pemerintahan sementara.
Namun, implementasi rencana tersebut menghadapi hambatan serius. Hamas menolak menyerahkan senjata, sementara Israel tetap mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Palestina. Kondisi ini dinilai menghambat proses demiliterisasi yang menjadi salah satu tujuan utama fase kedua.
Di tengah kebuntuan politik, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Seperti dilaporkan CNA, Jumat, 30 Januari 2026, Israel dituding membatasi masuknya bantuan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar, terutama saat musim dingin melanda wilayah tersebut.
Banyak warga Palestina menyebut gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025 belum membawa perubahan signifikan. “Kehidupan kami masih sama, penderitaan tetap ada,” ujar seorang warga Gaza.
