Jakarta, CoreNews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan program tersebut berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp14,5 triliun sampai Rp26 triliun.
Ketua Tim Peneliti Program MBG BRIN, Iwan Hermawan, mengatakan simulasi riset memperlihatkan adanya tambahan nilai ekonomi yang terukur. “Program MBG memberikan dampak makroekonomi yang positif. Simulasinya menunjukkan peningkatan tambahan PDB sebesar Rp14,5 hingga Rp26 triliun,” kata Iwan dalam Seminar Hasil Riset Program MBG di Jakarta, Rabu, 4/3/2026.
Penelitian ini dilakukan sepanjang 2025 dengan melibatkan 855 responden di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat. Tim peneliti menggunakan sejumlah metode analisis, antara lain Computable General Equilibrium (CGE), Structural Equation Modelling (SEM), Institutional Analysis and Development (IAD), serta Importance Performance Analysis (IPA).
Hasil simulasi juga memperlihatkan peningkatan konsumsi agregat hingga 0,19 persen dan investasi sekitar 0,24 persen. Menurut Iwan, dua komponen tersebut memiliki porsi besar dalam struktur PDB, sehingga kenaikannya akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa MBG bekerja dengan memperkuat permintaan domestik sekaligus mendorong aktivitas sektor riil. Dampak ekonomi program ini juga terlihat pada peningkatan produksi di sektor pangan.
Produksi beras, produk olahan daging, susu, dan hortikultura tercatat mengalami kenaikan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pangan dan industri pengolahan meningkat hingga 0,19 persen.
Di sisi lain, riset juga menemukan bahwa program MBG dinilai cukup efektif oleh penerima manfaat maupun pemangku kepentingan. Kinerja program disebut telah mendekati ekspektasi masyarakat, meskipun masih ada catatan terkait porsi makanan yang diberikan.
BRIN merekomendasikan penguatan implementasi MBG melalui pembangunan dashboard nasional berbasis output dan outcome. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan standar gizi, keamanan pangan, distribusi, serta tata kelola program secara transparan dan real time.
Selain itu, penguatan jaminan mutu melalui supervisi berbasis risiko dan quality assurance independen dinilai penting untuk menjaga standar layanan nasional.
