Jakarta, CoreNews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar operator seluler terkait polemik kuota internet hangus dalam sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Isu ini menjadi sorotan karena dinilai merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan internet.
Dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis, delapan hakim konstitusi aktif mengajukan pertanyaan kepada Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) serta sejumlah operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir mempertanyakan klaim operator yang menyebut sisa kuota sebagai beban kerugian. Ia meminta penjelasan konkret mengenai simulasi kerugian tersebut, sekaligus menyoroti sumber keuntungan bisnis internet yang dinilai tetap menguntungkan.
Tak hanya itu, hakim juga menyoroti ke mana perginya sisa kuota pelanggan yang hangus setelah masa berlaku habis. Pertanyaan serupa disampaikan Hakim Enny Nurbaningsih yang menyinggung akumulasi dana dari kuota yang telah dibayar pengguna.
Sementara itu, Hakim Asrul Sani melihat adanya peluang akumulasi kuota dalam beberapa produk operator. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan alasan kerugian yang disampaikan provider.
Hakim Ridwan Mansyur menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kuota hangus dianggap berpotensi merugikan publik secara luas.
Sorotan tajam juga datang dari Hakim Guntur Hamzah yang menekankan prinsip keadilan dalam tarif layanan. Ia mempertanyakan apakah praktik masa berlaku kuota sudah mencerminkan transparansi dan fairness.
Di sisi lain, Hakim Saldi Isra menegaskan bahwa internet bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari hajat hidup orang banyak. Ia meminta operator menghadirkan inovasi agar pengguna tidak dirugikan.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari asosiasi, operator, dan PLN dalam waktu dekat.
