Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

DPR Respons Opsi Prabowo Pangkas Anggaran Pertahanan demi Atasi Kemiskinan

by Miroji
20 Juli 2026 | 12:20
in Nasional
DPR Respons Opsi Prabowo Pangkas Anggaran Pertahanan demi Atasi Kemiskinan

sumber foto: dokumentasi/Fraksi Partai Golkar

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang pengurangan anggaran pertahanan demi mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, efisiensi APBN harus tetap memperhatikan kebutuhan strategis negara.

“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave, Sabtu (18/7/2026).

Dave menegaskan sektor pertahanan memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kepentingan jangka panjang bangsa. Karena itu, penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dan matang.

“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” ujarnya.

Komisi I DPR, lanjut Dave, akan memastikan kebijakan anggaran tetap akuntabel dan seimbang antara penguatan pertahanan serta agenda pembangunan nasional.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, termasuk membuka opsi mengurangi anggaran pertahanan maupun kepolisian bila diperlukan.

READ  BI Siapkan Rp185,6 Triliun Uang Tunai untuk Ramadan dan Idulfitri 2026
Tags: anggaran pertahananDave Laksonoefisiensi APBNkemiskinan RIKomisi I DPRPrabowo Subianto
Previous Post

Kemenhaj Jabar Dorong Ekonomi Haji Gunakan Produk UMKM

Next Post

Yusril Soroti Penahanan Tersangka, Minta Publik Awasi Penyidikan Kejagung

Next Post
Yusril Soroti Penahanan Tersangka, Minta Publik Awasi Penyidikan Kejagung

Yusril Soroti Penahanan Tersangka, Minta Publik Awasi Penyidikan Kejagung

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
rsud-sambas-transformasi-layanan-kesehatan-top-bumd-awards-2026

RSUD Sambas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan di TOP BUMD Awards 2026

14 Januari 2026 | 22:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00
Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 08:00
RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Perkuat Transformasi Digital untuk Tingkatkan Mutu Layanan, RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 07:00

POPULER

Menurut Dian, pencabutan izin usaha (CIU) dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen setelah Pemegang Saham dan Pengurus BPR/S tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/S. OJK juga terikat kepada aturan dalam UU P2SK dimana status BDP tidak boleh melampaui 1 tahun.

OJK Baru Selesaikan 89,6 Persen dari Total Pengaduan

14 Desember 2024 | 20:33
Pos Indonesia Integrated National Distribution

Pos Indonesia Bertransformasi Jadi Perusahaan Logistik, Usung Logo Baru POSInd

3 Agustus 2024 | 17:00
selat-gibraltar-dan-mukjizat-alquran

Selat Gibraltar: Pertemuan Dua Lautan yang Menakjubkan

18 Agustus 2025 | 13:00
Menurut Moh Hasan Afandi kembali, mulai penyelenggaraan haji 2026, Kemenhaj meniadakan mekanisme lunas tunda ganti dan menggantinya dengan aturan baru. Apabila ada jamaah yang telah melunasi biaya haji kemudian membatalkan atau menunda keberangkatannya, kursi keberangkatan akan diberikan kepada calon jamaah sesuai nomor urut porsi.

Kemenhaj Hapus Skema Lunas Tunda Ganti di Penyelenggaraan Haji Khusus

21 Juli 2026 | 11:24
IHSG Sesi I Menguat 0,86 Persen ke Level 6.228,91

IHSG Sesi I Menguat 0,86 Persen ke Level 6.228,91

20 Juli 2026 | 15:06
uob-ruangguru-codefest-2026

UOB Indonesia dan Ruangguru Gelar CODEFEST 2026 Perdana, Cetak Talenta Digital Muda Lewat Inovasi Coding

1 Juli 2026 | 08:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved