Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan keberhasilan pelatihan vokasi harus diukur dari jumlah lulusan yang terserap pasar kerja, sekaligus mendorong transformasi BPVP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Jakarta, CoreNews.id — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia mengubah indikator keberhasilan pelatihan. Menurutnya, ukuran utama bukan jumlah peserta yang dilatih, melainkan berapa banyak alumni yang berhasil mendapatkan pekerjaan.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional atau MagangHub untuk membekali lulusan baru dengan keterampilan yang dibutuhkan industri.
Pemerintah juga berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi guna memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Yassierli menekankan BPVP harus menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah. Transformasi balai didukung empat pilar budaya kerja, yakni persatuan, penguatan peran individu, organisasi adaptif, serta keberanian menyampaikan kebenaran secara proaktif.
Ia juga meminta jajaran BPVP menjaga integritas, terus berinovasi, dan memberikan ruang bagi instruktur untuk berkembang. Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan berdampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.
