Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah mengungkapkan 13 dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum menemukan titik terang penyelesaian. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut empat kasus telah disidangkan, tetapi seluruh terdakwa dinyatakan bebas.
“Dari 17 kasus itu, baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan. Semuanya dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, 13 kasus lainnya masih terkendala proses penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Berkas perkara yang berulang kali dikembalikan membuat penyelesaian kasus belum memperoleh kepastian hukum.
Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga digelar menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengidentifikasi hambatan tersebut.
Yusril menilai perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, diperlukan penyamaan pemahaman dan pembenahan mekanisme agar penanganan perkara berjalan efektif sesuai ketentuan UU Pengadilan HAM.
