Kaltara, CoreNews.id — Aliansi Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Pertahanan Pejuang Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menyatakan penolakan terhadap permohonan uji materiil atas Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.
“Bagi masyarakat adat Dayak, tanah, hutan, sungai, dan lingkungan alam bukan semata-mata sumber penghidupan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas, kebudayaan, sejarah, dan keberlangsungan generasi,” kata Mangku Muriono Ibit.
TBBR juga menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup serta menolak praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali karena dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kabut asap. Namun, menurut TBBR, praktik berladang tradisional yang dilakukan dengan mengikuti aturan serta kearifan lokal tidak dapat disamakan dengan pembakaran liar yang merusak lingkungan.
Sebelumnya, berdasar penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH diatur bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal dibatasi paling luas 2 hektare untuk setiap kepala keluarga dan diperuntukkan bagi penanaman varietas lokal. Lahan tersebut juga wajib dikelilingi sekat bakar guna mencegah api merambat ke area sekitarnya. TBBR memandang ketentuan tersebut sebagai bentuk pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap praktik tradisional masyarakat adat.
TBBR kemudian memperingatkan bahwa penghapusan pengecualian tersebut tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal berpotensi menghilangkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap warga yang menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun.
Karena itu, TBBR mendesak Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan uji materiil yang bertujuan menghapus ketentuan pengecualian tersebut. TBBR berharap negara tidak menempatkan kearifan lokal sebagai ancaman, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan.
TBBR juga menegaskan pesan perjuangan masyarakat adat, bahwa: “Hutan adalah kehidupan. Tanah adalah identitas. Kearifan lokal adalah warisan. Masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi.”*
