Jakarta, CoreNews.id — Berdasar Undang-Undang Reforma Agraria terbaru No 10/2026, yang baru disahkan DPR RI, secara eksplisit memberikan perlindungan hukum dari tuntutan pidana maupun perdata kepada masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MASPERA Associate Professor Agustianto Mingka, MA di Jakarta, (12/11/2026). Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut pula maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.
Pernyataan tersebut diungkapkan Agustianto, terkait pemanggilan atau undangan klarifikasi dari Polda Kaltara tertanggal 11 November 2026 terhadap 9 orang masyarakat adat dayak desa Tau Baru Kecamatan Tulin Onsoi yang diduga melakukan pencurian biasa. Menurutnya kembali, masalah ini merupakan konflik agraria antara Masyarakat Adat Dayak Agabag Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan berhadapan dengan Perusahaan PT FAP AGRI yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa perluasan HGU secara illegal, yaitu menanam sawit di luar HGU, dan juga di hutan produksi, sebagaimana terlihat dengan jelas di peta. Tim MASPERA telah turun langsung ke Lokasi pada tgl 2 November 2026 dan melakukan pengukuran dengan drone dan pengambilan titik-titik kordinate.
Sementara itu, menurut Sekjen MASPERA Irmansyah sebagai ahli dan konsultan pemetaan kehutanan dari Jakarta bersama Tim Ahli dari Pascasarjana IPB Prodi Manajemen Kehutanan dicatat langsung hadir di Lokasi, Desa Tau Baru. Ia kemudian melakukan audit dan investigasi khusus. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa MASPERA dan Divisi Hukumnya kemudian menetapkan keharusan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dayak AGABAG, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.
MASPERA dan Divisi Hukumnya juga meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan.
Sebagai informasi. Ketentuan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sangat jelas dan secara substansi sesuai dengan harapan dan tuntutan Masyarakat Adat Indonesia, termasuk Masyarakat Adat Desa Tau Baru Kecamatan Tulin Onsoi berhadapan dengan Perusahaan PT FAP Agri.
Beberapa pasal paling penting adalah Pasal 35 ayat (1) huruf c terkait perlindungan hukum dari tuntutan pidana dan perdata. Disebutkan, Pemerintah memberikan jaminan pelindungan hukum dalam pelaksanaan Reforma Agraria meliputi: c. Subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, dan setiap orang yang mempertahankan hak atas tanahnya tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata.
Ketentuan UU tersebut sangat relevan untuk masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan Perkebunan PT FAP Agri, terutama dalam persoalan perluasan dan ekspansi sawit di luar HGU, maupun tumpang tindih HGU dan penguasaan tanah masyarakat adat.
Demikian pula Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Reforma Agraria Np 10/2026 tentang larangan kriminalisasi masyarakat oleh pihak aparat hukum. Pasal 38 ayat 5 berbunyi: Masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria tidak boleh dikenai ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, diskriminasi, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan hak partisipasinya.
Adapun Pasal 38 ayat (6) berbunyi: Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria dari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Di samping itu, terdapat juga Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf d, tentang tanah yang berkonflik dengan HGU Perusahaan. Dari pasal-pasal tersebut, apabila kemudian ditemukan perusahaan perkebunan: Menanam sawit di luar batas HGU, Menguasai tanah masyarakat tanpa dasar hak yang sah, Mengembangkan perkebunan melebihi luas HGU yang diberikan, Menggunakan HGU yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat, maka persoalan tersebut dapat menjadi objek penyelesaian Reforma Agraria (TORA), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.*
