CoreNews.id, Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya menyebut posisi partai yang ia pimpin di era presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Pernyataan Mega disampaikan di Rakernas PDIP 2024. Menurutnya, sikap PDIP terhadap pemerintah ke depan harus dicermati secara saksama.
“Partai harus mendengarkan suara akar rumput, dari yang berteriak hingga yang sayup-sayup,” kata Megawati dalam Rakernas PDIP 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Bicara soal ekonomi negara, ia mengimbau agar jangan dipersempit untuk undang investor asing saja. Ia menilai perekonomian di Indonesia harus bersentuhan dengan hak rakyat.
Menurutnya, rakyat harus dapat pekerjaan dan hidup layak. Ketersediaan pangan yang terjangkau, dan bagaimana merancang Indonesia yang dapat berdiri di atas kaki sendiri.
Ia menegaskan bahwa dirinya tak anti investor. Namun, ia mengimbau agar pemerintah mengerjakan dulu yang tersedia di dalam negeri.
Di sektor pendidikan, Megawati mengaku pusing melihat fenomena akhir-akhir ini. Ia menyoroti soal biaya pendidikan yang kian mahal.
“Kenapa sih kok kayak semua dimahalkan. Kenapa saya selalu marah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati mengatakan rasa hormat dan rasa sayangnya kepada Ketua Umum PPP Mardiono yang tak bisa hadir dalam Rakernas V PDIP. Mardiono diwakili oleh Waketum Rusli Efendi.
Lebih lanjut, Megawati bercerita soal PPP yang mengatakan tak bisa berkoalisi dengan PDIP karena tak lolos ke Senayan. Namun, Megawati mengatakan hal tersebut tak berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Boleh tanya ke Pak Mahfud, sistem kita presidensial bukan parlementer. Jadi sebetunya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi kan,” kata Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengatakan terima kasih karena PPP masih mau terus mendukung PDIP meski tidak dalam lingkaran jejeran DPR.
“Makanya itu yang ingin saya tekankan. Setelah Pemilu selesai, Pileg selesai, saya tanya kepada beliau-beliau katanya masih terus mau ikut PDIP. Untuk itu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih,” kata Megawati.
“Karena sebetulnya harusnya begitulah tata krama di negara kita ini,” ia menuturkan.
