Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

alasan-wna-banyak-datang-ke-jakarta-selatan

Jakarta, CoreNews.id — Jakarta saat ini masih merupakan ibu kota negara meski ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi...

Dengan mengubah pola makan dari yang tinggi asupan gula, tepung yang merupakan karbohidrat cepat serap dan makanan proses ultra bisa mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi kronik atau hiperinflamasi. Seperti misalnya, penyakit bersifat alergi, asma atau penyakit jantung

Pola Makan Rendah Karbo Tinggi Protein dan Lemak Sehat Dapat Mengurangi Peradangan Kronik

by Irawan Djoko Nugroho

27 Mei 2025 | 21:28

Jakarta, CoreNews.id — Pola makan menjadi rendah karbohidrat namun tinggi protein dan lemak sehat, bisa mengurangi peradangan atau inflamasi yang...

Menurut Purbaya kembali, suku bunga pasar tercatat mengalami kenaikan sekitar 36 basis poin menjadi 3,56%. Sementara itu, untuk suku bunga simpanan valas naik 11 basis poin menjadi 2,17%.

Tingkat Bunga Penjaminan Dipangkas Jadi 4%

by Irawan Djoko Nugroho

27 Mei 2025 | 21:08

Jakarta, CoreNews.id — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan Bank Umum di level 4% dari sebelumnya 4,25%....

Dian yang merupakan mantan direktur utama PT XL Axiata Tbk, menggantikan Ririek Adriansyah yang menjabat posisi tersebut sejak 2019.

Dian Siswarini Eks Bos XL Resmi Diangkat Jadi Direktur Utama Baru Telkom

by Irawan Djoko Nugroho

27 Mei 2025 | 20:20

Jakarta, CoreNews.id — Dian Siswarini resmi diangkat sebagai direktur utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom Indonesia. Dian...

Said Iqbal juga menyatakan bila data Kemnaker yang hanya 26.000 jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik. Karena itu Said Iqbal kemudian mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Nasional PHK. Satgas ini dibentuk agar ada satu sumber data yang sahih, melakukan pemetaan, klasifikasi penyebab, dan merumuskan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya

Serikat Buruh Minta Pemerintah Bentuk Satgas Nasional PHK

by Irawan Djoko Nugroho

26 Mei 2025 | 21:26

Jakarta, CoreNews.id — Selama Januari hingga Maret 2025, dicatat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di 40 perusahaan, dengan total...

Menurut Ma’ruf kembali, ia yakin Prabowo akan segera mengeluarkan keputusan presiden terkait badan tersebut. Yaitu, mengeluarkan keputusan Presiden tentang badan pengembangan ekonomi syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

KH Ma’ruf Amin Yakin Kepres Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Segera Keluar

by Irawan Djoko Nugroho

26 Mei 2025 | 20:56

Jakarta, CoreNews.id — Transformasi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah itu sedang dalam proses. Sebelumnya Presiden Prabowo telah...

indonesia-berdaia-ioh-ub-sarana-ai-google-cloud

JuaraGCP Jadi Platform Utama Developer Indonesia untuk Tingkatkan Keterampilan Baru

by Irawan Djoko Nugroho

23 Mei 2025 | 09:04

Jakarta, CoreNews.id — Pada Google Cloud Summit Jakarta '25 (22/5/2025), Google Cloud mengumumkan bahwa developer Indonesia telah menyelesaikan lebih dari...

Menurut Filianingsih, QRIS juga tengah berusaha menjalin kerjasama dengan India dan Arab Saudi. Saat ini, saat ini, QRIS lintas negara telah berlaku di Malaysia, Thailand, dan Singapura.

QRIS Mulai 17 Agustus 2025 Bisa Digunakan di Jepang dan Cina

by Irawan Djoko Nugroho

21 Mei 2025 | 21:42

Jakarta, CoreNews.id — Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan bisa digunakan warga negara Indonesia di Jepang dan Cina mulai...

Kementerian PKP dicatat tengah menyiapkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan). Pada revisi itu diantaranya mencakup pengaturan mengenai pelaksanaan BP3 sebagai lembaga yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan, khususnya dalam rangka memenuhi skema hunian berimbang

Pembentukan BP3 Diminta Tidak Memperumit Pelaku Usaha dan Pemerintah

by Irawan Djoko Nugroho

20 Mei 2025 | 21:32

Jakarta, CoreNews.id — Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) yang tengah digagas pemerintah, sejatinya tidak diperlukan. Hal ini karena apabila...

Data PHK yang digunakan oleh Kemenaker merupakan laporan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Namun demikian menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), jumlah PHK dari rentang waktu 1 Januari-10 Maret 2025 telah mencapai 73.992 kasus. Angka ini didasarkan pada data jumlah peserta yang tidak lagi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dalam periode tersebut

Tiga Provinsi Terbanyak Lakukan PHK per Mei 2025

by Irawan Djoko Nugroho

20 Mei 2025 | 21:00

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) per 20 Mei 2025 dicatat mencapai 26.455. Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak...