Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Kata Mabes TNI, Usai Anies Bilang Separuh Tentara Tak Punya Rumah Dinas

by Miroji
9 Januari 2024 | 12:57
in Pemilu
Kata Mabes TNI, Usai Anies Bilang Separuh Tentara Tak Punya Rumah Dinas

sumber foto: detik.com

Bagikan sekarang:

CoreNews.id, Jakarta – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan lebih dari separuh prajurit TNI tak memiliki rumah dinas. Mabes TNI pun menjawab mengenai pernyataan tersebut.

Pernyataan mengenai rumah dinas itu disampaikan Anies dalam debat calon presiden pada Minggu (7/1) kemarin di Istora Senayan, Jakarta.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, pihak TNI sudah menyiapkan rumah dinas maupun mess untuk kebutuhan tempat tinggal prajurit. Namun, ada prajurit yang tidak menempati rumah dinas karena mempunyai rumah pribadi.

“TNI sudah menyiapkan mess untuk prajurit. Prajurit tidak menempati rumah dinas karena sudah punya rumah pribadi,” tuturnya melansir detik.com, Selasa (9/1/2024).

“Untuk satuan yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi, disiapkan rumah dinas di asrama. Bagi satuan lain disiapkan ada rumah dinas dan ada yang berbentuk mess… Rumah dinas ditempati oleh prajurit,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam debat, Anies menyinggung soal kepemilikan rumah dinas untuk prajurit TNI. Anies menyatakan apabila dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan membangun perumahan untuk prajurit TNI. Tak hanya itu, ia juga akan menaikkan gaji TNI setiap tahunnya sebagai upaya menyejahterakan prajurit TNI.

“Saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas, itu tidak benar, itu harus dikoreksi,” katanya dalam Debat Calon Presiden di Istora Senayan, Minggu (7/1).

READ  Ganjar Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung
Tags: Anies Baswedan
Previous Post

Anies-Ganjar Beri Skor Kemhan, Erick Thohir ke Prabowo: “I’m with you Pak”

Next Post

Ganjar Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Debat Ketiga

Next Post
Debat Ketiga Pilpres, Ganjar Urutan Pertama Sampaikan Visi Misi

Ganjar Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Debat Ketiga

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan kedua koperasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan siapa yang sah menjadi pengurus. Lebih dari itu, proses pembenahan harus mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai wadah ekonomi anggota, memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin manfaat izin HTR benar-benar dirasakan masyarakat

Bedah Legalitas Koperasi Pemegang Izin HTR Digelar di Nunukan

15 November 2026 | 13:58
Menurut Agusman, OJK terus melakukan pemantauan terhadap UUS multifinance yang berpotensi memenuhi kriteria spin-off, sebagaimana diatur dalam POJK 46/2024. Dicatat, jumlah perusahaan multifinance syariah sebanyak 3 perusahaan. Jumlah ini masih sangat minim dibandingkan total perusahaan multifinance yang mencapai 144.

Dalam Sebulan Aktivitas Judol Meningkat 1.600 Rekening

8 Juni 2026 | 10:46
satgas-pasti-blokir-507-entitas-keuangan-ilegal-per-juni-2025

Mengajukan Pinjaman Daring, Kapan Waktu yang Tepat?

6 Oktober 2025 | 14:00
Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.

Masyarakat Adat Dayak Agabag Wajib Mendapat Perlindungan Hukum Berdasar UU Reforma Agraria Terbaru

13 November 2026 | 11:10
payment ID

BI Bantah Payment ID Jadi Alat Mata-mata: Kami Tak Kurang Kerjaan

13 Agustus 2025 | 12:38
interpol-terbitkan-red-notice-riza-chalid

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice Riza Chalid

1 Februari 2026 | 20:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved