Sejumlah proyek pembangunan kantor kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Di antaranya, gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri.
“Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak. Tetap dilaksanakan,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di kawasan IKN. Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan namun belum terkontrak.
Adapun penandatanganan kontrak menunggu selesainya revisi DIPA. “Sudah ditetapkan, tapi belum tanda tangan kontrak, saat ini sedang revisi DIPA,” kata Basuki.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan IKN akan jalan terus. Saat ini, pembangunan akan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana orang nomor satu di Indonesia itu menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
AHY menyebut, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun, diakuinya pembangunan IKN dilanjutkan anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.
Karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. Pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
