CoreNews.id, Jakarta – Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mencari kesepakatan politik untuk menunjuk perdana menteri baru. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas negara setelah pengunduran diri Perdana Menteri Michel Barnier.
Juru bicara pemerintah Maud Bregeon, mengatakan Macron menegaskan aliansi politik saat ini belum cukup untuk membentuk mayoritas di parlemen. Aliansi politik yang ada saat ini yaitu antara sekutu-sekutu sentris Macron dan konservatif dari The Republicans.
Melansir dari AP News, Kamis (12/12/2024) Macron berkomitmen untuk tetap menjabat hingga akhir masa jabatannya pada 2027. Meskipun pemerintahannya menghadapi mosi tidak percaya terkait anggaran yang menyebabkan ketidakstabilan.
Pemerintahan Barnier saat ini menangani urusan pemerintahan hingga perdana menteri baru terpilih. Macron mempertimbangkan dua opsi untuk mencari perdana menteri baru.
Opsi pertama adalah memperluas aliansi politik dengan kemungkinan melibatkan beberapa pihak kiri selain sekutu-sekutu sentris dan konservatif. Langkah ini akan memberikan mayoritas di parlemen untuk pemerintahan baru.
Opsi kedua adalah membuat kesepakatan dengan partai-partai oposisi di kiri. Opsi ini bertujuan untuk menjamin mereka tidak memberikan suara pada mosi tidak percaya, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pemerintahan.
Macron belum memberikan tenggat waktu untuk menunjuk perdana menteri baru. Sejak minggu lalu, ia telah mengadakan pembicaraan dengan politisi dari kiri dan kanan.
Diskusi tidak melibatkan partai sayap kanan Nasional Rally yang dipimpin oleh Marine Le Pen. Diskusi ini juga tidak melibatkan partai sayap kiri keras France Unbowed yang dipimpin oleh Jean-Luc Mélenchon.
Macron hanya ingin berbicara dengan kekuatan politik yang lebih moderat. Le Pen merupakan orang yang membantu menggulingkan Barnier dengan mendukung mosi tidak percaya.
Le Pen mendesak agar partainya diperhitungkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daya beli masyarakat. Le Pen menyatakan perdana menteri baru harus bekerja dengan semua kekuatan politik dan menyusun anggaran yang diterima semua pihak.
Proses politik ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan Prancis menjelang tahun 2025. Hal ini juga vital untuk keberlanjutan pemerintahan yang efektif setelah periode ketidakstabilan akibat perselisihan anggaran dan mosi tidak percaya.
