Corenews.id
No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Ekonomi Korea Selatan Melambat, Imbas Darurat Militer

by Miroji
24 Desember 2024 | 12:38
in Internasional
Ekonomi Korea Selatan Melambat, Imbas Darurat Militer
Bagikan sekarang:

CoreNews.id, Jakarta – Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok menyatakan, perlambatan ekonomi tidak dapat dihindari, imbas dari deklarasi darurat militer. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol sendiri kembali absen dari sesi sidang kasus darurat militer, Senin (23/12/2024).

Melansir dari CNA, pemerintah kini bersiap untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Choi menekankan, situasi politik saat ini telah memengaruhi sentimen ekonomi, sehingga risiko penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin besar.

Proyeksi pertumbuhan tahun depan diperkirakan akan diturunkan, dan kemungkinan besar berada di bawah tingkat pertumbuhan potensial. Nilai tukar won Korea Selatan mencapai level terlemahnya dalam 15 tahun, sepekan terakhir.

Pelemahan ini dipicu oleh ketidakpastian politik domestik. Berawal dari perintah darurat militer singkat Presiden Yoon pada 3 Desember lalu, diikuti dengan proses pemakzulan dirinya.

Dipertegas mengenai kemungkinan penyusunan anggaran tambahan pada awal tahun depan, Choi enggan merinci. Namun, ia menegaskan, kebijakan fiskal perlu memainkan peran aktif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank of Korea untuk merespons volatilitas tajam di pasar valuta asing. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan akibat gejolak politik yang belum terselesaikan.

Situasi politik yang tidak menentu ini turut menambah tekanan pada ekonomi domestik. Tekanan ekonomi ini membuat penurunan nilai tukar won yang berdampak pada kepercayaan investor.

Pemerintah menyadari perlunya langkah tegas untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing. Pemerintah berkomitmen untuk memantau perkembangan ekonomi. 

Mereka juga mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan. Hal ini guna melindungi stabilitas ekonomi Korea Selatan di masa mendatang.

READ  Layanan Remitansi BSI Kini Ada di Korea Selatan
Tags: Darurat MiliterKorea Selatan
Previous Post

Indonesia-Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Kearsipan

Next Post

Rencana Pertemuan dengan Putin, Trump Akui Bahas Ukraina

Next Post
Rencana Pertemuan dengan Putin, Trump Akui Bahas Ukraina

Rencana Pertemuan dengan Putin, Trump Akui Bahas Ukraina

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

Green movement pertamina

Pertamina Luncurkan Green Movement, Wujud Nyata Komitmen ESG

8 Mei 2025 | 14:00
Logo Danantara

Presiden Prabowo Resmikan Badan Pengelola Investasi DANANTARA

12 Maret 2025 | 09:00
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan

BPJPH Bersinergi dengan 11 Mitra Permudah Sertifikasi Produk Halal

18 Februari 2025 | 17:00
Aplikasi Growin' by Mandiri Sekuritas

Aplikasi Growin’ by Mandiri Sekuritas Permudah Investasi di Pasar Modal

9 Januari 2025 | 17:00

POPULER

“Kontol Sapi” Kue Unik Khas Banten, Mau Coba?

“Kontol Sapi” Kue Unik Khas Banten, Mau Coba?

17 Mei 2024 | 21:11
Ia kemudian merekomendasikan strategi 3-2-1-1-0 backup, yakni memiliki tiga salinan data di dua media berbeda. Satu salinan di luar lokasi, satu salinan offline atau tidak dapat diubah, serta memastikan nol kesalahan saat proses pemulihan

Serangan Siber Sepanjang 2024 di Indonesia Capai 330,5 Juta

26 September 2025 | 13:57
Menurut Supratman, BPBUMN akan tetap menjadi pemegang saham dwiwarna seri A sebesar 1 persen mewakili pemerintah, sementara saham seri B sebesar 99 persen akan dipegang Danantara sebagai operator. BPBUMN berperan sebagai regulator, sedangkan Danantara berperan sebagai operator untuk melaksanakan fungsi usaha.

Kementerian BUMN Resmi Diganti Menjadi Badan Pengaturan BUMN

26 September 2025 | 14:17
uob-ruangguru-kerja-sama-bekali-90-ribu-pelajar-indonesia-keterampilan-digital

UOB dan Ruangguru Perkuat Pendidikan Digital di Indonesia

20 Agustus 2025 | 17:00
Menurut Rosmauli, secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp 6,51 triliun, pajak atas aset kripto Rp 522,82 miliar, pajak fintech (peer to peer lending) Rp 952,55 miliar, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 786,3 miliar. Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 31,85 triliun.

Ekonomi Digital Sumbang Pajak Rp8,77 Triliun

26 September 2025 | 14:56
kenaikan-biaya-h1b-untuk-siapa-visa-ini-menguntungkan-perusahaan-it-india-atau-as

Kenaikan Drastis Biaya H-1B: Untuk Siapa Sebenarnya Visa Ini Menguntungkan, Perusahaan IT India atau Raksasa AS?

22 September 2025 | 21:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Trending
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved