Jakarta, CoreNews.id – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Desakan ini didasari hasil pengawasan KPAI yang menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia menilai surat edaran gubernur berpotensi melanggar hak anak, khususnya dalam hal pelabelan dan prinsip non-diskriminasi. “Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.
KPAI juga merekomendasikan perbaikan sarana dan prasarana di barak militer serta evaluasi terhadap para pelatih. Jasra menekankan pendekatan militeristik tak cocok untuk mendidik anak. “Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” katanya.
Lebih lanjut, Jasra meminta Pemprov Jabar memantau perkembangan anak pasca mengikuti pendidikan barak. “Yang baru kami pantau kan baru dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu,” ujarnya.
“Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” tambahnya.
