Jakarta, CoreNews.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Mandenas, menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penerbitan izin usaha pertambangan di Papua, khususnya tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia mendorong agar para pejabat yang terlibat dalam proses tersebut segera diperiksa.
“Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural,” kata Yan, Sabtu (7/6/2025).
Yan menyatakan izin tambang nikel di Pulau Gag sudah lama menuai penolakan masyarakat, termasuk pemilik hak ulayat. Namun, menurutnya, telah terjadi pembiaran dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Namun, yang terjadi adalah pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya, baik pusat maupun daerah, hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap operasional tambang yang dinilai tidak prosedural secara administrasi.
“Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel,” ucap Yan.
Selain menuntut pemeriksaan terhadap perusahaan tambang, Yan mendesak agar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kepatuhan terhadap regulasi juga diperiksa secara ketat.
“Termasuk AMDAL yang belum tentu perusahaan tersebut penuhi regulasinya,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah mengkaji ulang seluruh izin tambang di Papua karena mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait praktik-praktik serupa di berbagai daerah lain.
“Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua,” ujar Yan.
“Saya berharap Kementerian Sumber Daya Mineral segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Papua, serta berhati-hati dalam mengeluarkan izin,” imbuhnya.
